MAKALAH tentang POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

KELOMPOK 8

“POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM”

Di Susun oleh

Anugrah Teguh Fajri

Nurul Arifah

Reno

Siti

Teknologi Pendidikan

Universitas Negeri Jakarta

Kata pengantar

Assalamu’alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kelompok kami. Sehingga kami telah dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah agama islam “POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM”

I.                   Tujuan

1. Makalah agama ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi  dalam mata kuliah Agama Islam

2. Mempelajari pandangan Islam dalam urusan Hukum, HAM, dan demokrasi

II.                Latar Belakang

hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Setiap tingkah laku masyarakat selalu di monitor oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki penduduk mayoritas beraga islam, secara sengaja maupun tidak sengaja hal tersebut mempengaruhi terbentuknya suatu aturan hukum yang berlandaskan atas agama Islam

III.             Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.      Apakah definisi dari demokrasi itu?

2.      Apakah definisi dari HAM (Hak Asasi Manusia) itu?

3.      Bagaimanakah HAM dalam pandangan islam?

4.      Bagaimana hukum dalam pandangan islam?

IV.             Ruang Lingkup

Makalah ini membahas:

1.      Mendefinisikan arti dari demokrasi

2.      Pandangan Islam tentang demokrasi

3.      Definisi HAM

4.      Pandangan HAM dalam Islam

5.      Pandangan Islam tentang hukum

V.                Pembahasan

POLITIK, HAM DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

• Politik Islam

1.       Definisi

Politik diterjemahkan kedalam bahasa arab dengan siyasah. Politik adalah seni mengatur masyarakat, agar memperoleh kesejahteraan hidup. Siyasah (diindonesiakan menjadi siasat) secara etimologis berarti mengatur.

Politik islam berarti aspek ajaran islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Maka politik islam dapat dirumuskan “suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ajran Allah SWT menurut sunah RasulNya”

2.       Sejarah pemikiran Politik Islam

Dalam ajaran islam, masalah politik termasuk dalam kajian fiqih siyasah. Fiqih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.

Sistem pemerintahan islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Dua tahun setelah hijrah dari mekkah ke madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah.

Setidaknya terdapat 3 kelompok/paradigma yang berkembang dalam dunia islam tentang keterkaitann antara islam dan politik.

Paradigma tradisional/ paradigma formalistik

Bahwa islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Didalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasululllah SAW.

Paradigma Sekuler

Bahwa islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Muhammad hanyalah saorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak nertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara

Paradigma Substantivistik

Kelompok yang menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler.  Aliran ini berpendirian bahwa islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Mnurut kelompok ini, tak satu nash pun dalam al quran yg memerintahkan didirikannnya sebuah negara islam.

3.       Nilai Dasar prinsip Politik dalam Islam

Al quran sebagai sumber ajaran utama mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan. Nilai dasar tersebut adalah:

1.       Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat

2.       Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah

3.       Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil

4.       Kemestian menaati Allah, Rasulullah, dan Uli al-Amr (pemegang kekuasaan)

5.       Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam

6.       Kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi

7.       Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan

8.       Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan

9.       Keharusan menepati janji

10.   Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa

11.   Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat

12.   Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum

13.   Tentang demokrasi

14.   Tentang kepemimpinan dan pemerintahan

15.   Tentang keadilan

16.   Tentang administrasi negara

4.       Prisip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam

Prinsip politik luar negeri mnurut islam dapat dikemukakan dengan sbuah asumsi, bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa, suku bangsa, dsb dengan tujuan saling mengenal satu sama lain. Pengetian saling kenal mengenal menurut konsep al Quran:

-          Memahami dan mengetahui bahasa, kebudayaan, adat istiadat suatu bangsa

-          Membina dan menumbuhkan saling pengertian diantara bangsa di dunia

-          Al Quran pada hakikatnya menginginkan terwujudnya perdamaian dunia yg nyata dan langgeng.

Dengan prinsip saling mengenal diharapkan bangsa-bangsa di dunia senantiasa mencegah timbulnya konflik diantara mereka.

5.       Konstribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional

Sejarah pergerakan politik indonesia telah menunjukan bahwa umat islam indonesia telah memainkan peran dan kontribusi yg sangat signifikan dalam percaturan politik indonesia, khususnya dalam mejaga keutuhan negara kesatuan RI sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Masa pembangunan, hingga sekaran masa reformasi

• HAM dalam Islam

1.       Definisi HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrahNya yg wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.       Sejarah HAM

Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di inggris yang mencanangkan bahwa raja memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum tapi ia sendiri tidak terikat pada hukum) .

Namun sejatinya, islam telah terlebih dahulu mempelopori di deklarasinya sebuah piagam yang berisi tentang jaminan HAM yang disebut Piagam Madinah ini disepakati pada tahun 622 M oleh Rasulullah bersama dengan seluruh masyarakat madinah yang heterogen, yaitu terdiri dari umat islam, nasrani, yahudi dan beberapa suku arab yg belum memeluk islam.

Piagam ini berisi jaminan terhadap hak asasi warga madinah, seperti jaminan sosial, persamaan hak, kebebsan menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing warga, juga persamaan dimata hukum, dsb,

3.       Perbedaan Prinsip antara Konsep HAM dalam Pandangan Islam dan Barat

HAM menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala suatu berpusat kepada manusi. Manusia sangat dipentingkan. sebaliknya, HAM dilihat dari sudut pandang islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada T uhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. HAM dalam islam tidak semata-mata menekankan kepada HAM saja melainkan hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untu mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya.

Prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam al Quran antara lain:

1.       Martabat manusia

Manusia mempunyai kedudukan atau martabat yan tinggi. Martabat yang tinggi yang telah dianugerahkan Allah pada hakekatnya merupakan fitrah yg tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.

a.       Prinsip persamaan

Pada dasarnya semua manusia sama, karna semuanya adalah hamba Allah

b.      Prinsip kebebasan menyatakan pendapat

Al Quran memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran terutama untuk mnyatakan pendapat yang benar

c.         Prinsip kebebsan beragama

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan yang disenanginya

d.      Hak atas jaminan sosial

e.      Hak atas harta benda

Siapapun bahkan penguasa sekali pun tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain kecuali untuk kepentingan umum

• Demokrasi dalam Islam

Kata “demokrasi” berasal dari bahsa latin demos dan cratein atau cratos. Pengertian demokrasi sering disebutkan sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (syura), persetujuan (ijma), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad)

Masalah musyawarah disebutkan dalam al Quran 42:28 yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian tidak terjadi kesewenang-wenangan dari seorang terhadap rakyat yang dipimpinnya

Penutup

Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasidemokrasi islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban manusia sebagai khalifahNya.

VI.             Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

·         Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

·         Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai – nilai keagamaan.

·         HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan.

·         HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kew ajiban bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya

·         Hukum menurut Islam dapat diartikan sebagai hukum yang terdapat dalam sumber-sumber seperti Al-Quran dan Al-Hadist.

Saran

·         Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara demokrasi di Indonesia dan demokrasi Islam dan dapat melihat sisi baik dan buruknya.

·         Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat memahami pentingnya HAM dalam kehidupan kita dan kewajiban kita untuk menjaganya.

·         Diharapkan setelah membaca makalah ini dapat membedakan antara hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat melihat perbedaannya.

ddosen pembimbing: Ibu Eva (FT UNJ)